Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Janji Layanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP

1. Jangka waktu penyelesaian : 1(satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP

Diterima secara lengkap atau 1(satu) hari kerja sejak informasi pendaftaran melalui

Sistem e-Registration diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sepanjang permohonan

Pendaftaran NPWP diisi secara lengkap.

2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

3. Persyaratan administrasi:

Tata Cara Pendaftaran NPWP diatur didalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak

dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2009 dan PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajakdan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-

Registration.

a. Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :

Persyaratan administrasi:

 Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.

mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.

b. Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Badan

Persyaratan administrasi:

 Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat

Bagi bentuk usaha tetap;

 NPWP Pimpinan/ Penanggung Jawab Badan;

 Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing

Sebagai penanggung jawab.

mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.

c. Persyaratan NPWP untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/ Pemotong:

Persyaratan administrasi:

 Surat penunjukan sebagai Bendahara;

 Kartu Tanda Penduduk Bendahara.

mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.

d. Persyaratan NPWP untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/ Pemotong:

Persyaratan administrasi:

 Perjanjian Kerja sama/ Akte Pendirian sebagai Joint Operation;

 Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing

Sebagai penanggung jawab;

 NPWP Pimpinan/ Penanggung Jawab Joint Operation.

mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.

e. Persyaratan NPWP bagi anggota keluarga:

Tata cara pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga diatur di dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pajak NomorPER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran

Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Anggota Keluarga.

Persyaratan administrasi:

 Kartu Keluarga;

 Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga;

 Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;

 NPWP Penanggung Biaya Hidup.

mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP bagi

anggota keluarga.

Catatan:

1) Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, kecuali Wajib Pajak atau

Penanggung Biaya Hidup, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus;

2) Kartu Keluarga digunakan sebatas untuk melihat status hubungan keluarga.

Apabila alamat Wajib Pajak yang tertera di Kartu Keluarga berbeda/ tidaksama

dengan wilayah kerja KPP tempat Wajib Pajak mendaftar, permohonan Wajib

Pajak tetap diproses sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi

Anggota Keluarga.

3) Formulir permohonan pendaftaran wajib pajak bagi anggota keluarga hanya dapat

Digunakan untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran

Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Anggota Keluarga.

4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada butir (3) yang telah terdaftar pada Kantor

Direktorat Jenderal Pajak dan telah memiliki NPWP sebelum berlakunya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Anggota Keluarga, tidak perlu

Mendaftarkan diri lagi.

5) Bagi suami yang tidak mempunyai penghasilan dan sleuruh biaya hidupnya

Ditanggung oleh isteri, tidak dapat mengajukan permohonan NPWP bagi anggota

keluarga, tetapi harus mengajukan permohonan NPWP sendiri sebagaimana

diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata

Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha

Kena Pajak.

1.1. Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

                                               

1.1.1.      Wajib  Pajak  mengajukan  berkas  pendaftaran  NPWP  dengan  menggunakan 

Formulir  Pendaftaran  dan  Perubahan  Data Wajib  Pajak  beserta  persyaratannya 

kepada Petugas Tempat Pelayanan Terpadu. 

1.1.2.   Petugas  Tempat  Pelayanan  Terpadu  menerima  Formulir  Pendaftaran  dan 

Perubahan  Data  Wajib  Pajak  kemudian  meneliti  kelengkapan  persyaratannya. 

Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk 

melengkapinya.  Dalam  hal  berkas  pendaftaran  sudah  lengkap,  Petugas  Tempat 

Pelayanan  Terpadu  akan mencetak  BPS  dan  LPAD.  BPS  akan  diserahkan  kepada 

Wajib  Pajak  sedangkan  LPAD  akan  digabungkan  dengan  berkas  pendaftaran 

kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan. 

1.1.3.  Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak. 

1.1.4.  Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu 

NPWP kemudian menyerahkannya ke Kepala Seksi Pelayanan.  1.1.5.  Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP diterbitkan dalam rangkap dua : 

Lembar ke‐1   : untuk Wajib Pajak 

Lembar ke‐2   : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak 

1.1.6.  Kepala  Seksi  Pelayanan  menandatangani  Surat  Keterangan  Terdaftar  kemudian 

menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan. 

1.1.7.  Pelaksana  Seksi  Pelayanan  menerima  dokumen  yang  telah  ditandatangani, 

memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan 

dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.  

1.1.8.  Pelaksana  Seksi  Pelayanan  mengarsipkan  dan  menyerahkan  dokumen  kepada 

Wajib Pajak  melalui Subbagian Umum  (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di 

Kantor Pelayanan Pajak). 

1.1.9.  Proses selesai. 

Sumber: www.pajak.go.id

SOP DJP