Tata Cara Pemindahan PKP di KPP Baru

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pemindahan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak baru.

A. Dasar Hukum :
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

B. Pihak yang Terkait :
1. Kepala Seksi Pelayanan
2. Pelaksana Seksi Pelayanan
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
4. Wajib Pajak
5. Kantor Pelayanan Pajak lama

C. Formulir yang Digunakan :
1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak
2. Surat Pindah
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

D. Dokumen yang Dihasilkan :
1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
2. Surat Tugas Pembuktian Alamat Pengusaha Kena Pajak
3. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat
4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
5. Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak

E. Tata Cara Pemindahan PKP di KPP Baru

Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui KPP Lama

1.7.1. Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan pemindahan Wajib Pajak dengan

menggunakan Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib

Pajak beserta persyaratannya.

1.7.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan

Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.

Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak

untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas

Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan

kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas

permohonan kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.

1.7.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas permohonan Wajib Pajak.

1.7.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Tugas Pembuktian Alamat

kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

1.7.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Tugas Pembuktian Alamat,

kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.

1.7.6. Atas dasar Surat Tugas Pembuktian Alamat, Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan

penelitian lapangan kebenaran alamat Wajib Pajak.

1.7.7. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak

konsep Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat. Dalam hal alamat Wajib Pajak

terbukti benar Pelaksana Seksi Pelayanan kemudian mencetak konsep Surat

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jika alamat Pengusaha Kena Pajak tidak

benar, Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Penolakan Pendaftaran

Wajib Pajak dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak. Surat Pengukuhan PKP atau

konsep Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan PKP dicetak

rangkap dua :

Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak

Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak

1.7.8. Pelaksana Seksi Pelayanan menyampaikan konsep Berita Acara Hasil Pembuktian

Alamat dan konsep Surat Pengukuhan PKP atau konsep Surat Penolakan

Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan PKP kepada Kepala Seksi Pelayanan.

1.7.9. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat,

Surat Pengukuhan PKP atau Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan

Pelaporan PKP kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.

1.7.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,

memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan

dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.

1.7.11. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada

Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di

KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga mengirim faximili dokumen ke Kantor

Pelayanan Pajak lama.

1.7.12. Proses selesai.

Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui KPP Baru