RIZKA RESTU FAWZY

PEMANTAUAN PENERIMAAN

Diposting oleh Rizka Restu Fawzy Senin, 23 Juli 2012 0 komentar

Berdasarkan Surat Direktur Jendral Pajak, nomor S - 230/PJ.41/2004

Pengamanan Penerimaan Wajibn Pajak atau Intensifikasi penerimaan dapat dilakukan melalui melalui :

a. Pemantauan atas WP-WP Orang Pribadi sebagai Public Figure misalnya calon Presiden/Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati, anggota DPR/DPRD, dan lain sebagainya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

b. Pemantauan dan pengawasan terhadap WP-WP Orang Pribadi sebagai berikut :

· Orang Pribadi yang mengadakan acara-acara/kegiatan yang termasuk mewah seperti pesta-pesta pernikahan yang dilakukan digedung/tempat mewah seperti hotel, balai sidang, auditorium dan lain sebagainya;

· member/keanggotaan golf;

· Pemilik rumah mewah/vila mewah/kondominium/apartemen. Untuk itu diinstruksikan para Kepala KPP agar berkoordinasi dengan KPPBB di wilayahnya masing-masing untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan hal tersebut terutama dengan menceknya dalam buku 3, 4, dan 5;

· Dokter yang melakukan praktek di rumah atau memiliki tempat praktek sendiri;

· Pemilik mobil mewah & motor besar;

· Orang pribadi yang membayar tagihan telepon di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan;

· Orang Pribadi yang berlangganan listrik dengan daya di atas 3,5 kVA;

c. Peningkatan pengawasan angsuran masa PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang angsurannya termasuk kecil tetapi potensial dan dalam dua tahun terakhir ini tidak mengalami kenaikan yang berarti. Terhadap WP tersebut agar diteliti kewajaran pembayaran pajaknya, menindaklanjuti dengan himbauan agar menyetor pajaknya sesuai kewajaran, dan/atau penerbitan STP sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Pengawasan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu khususnya terhadap WP OPPT yang potensial, dan bagi WP yang tidak/belum/kurang setor PPh Pasal 25 agar dihimbau untuk segera setor dan/atau diterbitkan STP sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Melakukan himbauan terhadap WP Orang Pribadi yang termasuk dalam daftar Wajib Pajak Besar yang tidak/belum/kurang menyetor PPh Pasal 25 agar segera menyetor dan/atau menerbitkan STP sesuai ketentuan yang berlaku.

Read more »

Laporan Penerimaan Pajak

Diposting oleh Rizka Restu Fawzy 0 komentar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP).

Pasal 1

(1) Laporan Penerimaan Pajak (LPP) merupakan cetakan komputer sebagai hasil perekaman Surat
Setoran Pajak lembar ke-2, terdiri dari LPP Induk dengan 4 (empat) lampiran yaitu lampiran 1 adalah
SPMKP/SPMIB yang Telah Diuangkan, lampiran 2 adalah Rincian per Jenis Setoran Pajak, lampiran 3
adalah Penerimaan Pajak per Sektor Usaha, dan lampiran 4 adalah Penerimaan PPh Orang Pribadi dan
PPh Pasal 21 per Wilayah Otonomi Daerah.
(2) LPP Induk merupakan laporan penerimaan pajak per Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Jenis Pajak,
dikelompokkan dalam : PPh Non Migas, PPh Migas, PPN, PPn BM, Pendapatan Atas Pajak Lainnya, dan
Macam-macam Perhitungan.
(3) Lampiran 1 merupakan laporan realisasi pengembalian pajak/restitusi per jenis pajak dan realisasi
pemberian imbalan bunga.
(4) Lampiran 2 merupakan laporan penerimaan per jenis setoran, dikelompokkan per MAP.
(5) Lampiran 3 merupakan laporan penerimaan sektoral, dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi
Lapangan Usaha.
(6) ......................... pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

(1) LPP dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan jumlah penerimaan pajak setiap bulan
dalam tahun anggaran berjalan, yang harus disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
atasannya paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir bulan laporan.
(2) Apabila tanggal penyampaian ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) jatuh pada hari libur, maka LPP harus disampaikan paling lambat pada hari kerja
sebelum tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir bulan laporan.
(3) Berdasarkan LPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
membuat LPP wilayah kerjanya dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP)
serta menyampaikannya ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Perencanaan,
Potensi, dan Sistem Perpajakan paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) setelah akhir bulan
laporan.
(4) Apabila tanggal penyampaian ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) jatuh pada hari libur, maka LPP harus disampaikan paling lambat pada hari kerja
sebelum tanggal 25 (dua puluh lima) setelah akhir bulan laporan.

Pasal 3

Tembusan LPP Induk dan Lampiran 1 sebanyak tiga bulan laporan dalam triwulan yang dilaporkan, dikirim
langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).

Pasal 4

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-54/PJ/1998 tentang Penyempurnaan Bentuk Laporan Penerimaan Pajak (LPP), dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375

Read more »

Proses Bisnis Utama di DJP

Diposting oleh Rizka Restu Fawzy 0 komentar

1. Pendaftaran

1.1. Pendaftaran NPWP

1.2. Penghapusan NPWP

1.3. Pemindahan WP

1.3.1 Pemindahan WP di KPP Baru

1.3.2 Pemindahan WP di KPP Lama

1.4. Perubahan Identitas WP

1.5. Pengukuhan PKP

1.6. Pencabutan PKP

1.7. Pemindahan PKP

1.7.1 Pemindahan PKP di KPP Baru

1.7.2 Pemindahan PKP di KPP Lama

1.8. Pendataan Objek PBB

2. Pembayaran

2.1. Pelaporan Penerimaan

2.2. Pemantauan Penerimaan

2.3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

2.4. Pemindahbukuan

Read more »

Tata Cara Penyelesaian Pencabutan PKP

Diposting oleh Rizka Restu Fawzy Selasa, 03 Juli 2012 0 komentar

A. Syarat :
Wajib pajak mengisi formulir dan melampirkan :
1. Fotokopi akte pembubaran dan neraca likuidasi bagi WP badan yang telah dibubarkan
2. Fotokopi pencabutan surat persetujuan BKPM (untuk WP PMA)
3. Foto kopi Exit Permit Only (EPO) bagi WP OP WNA
4. Surat pernyataan berakhirnya kegiatan usaha
5. Surat keterangan meninggal dari pihak berwenang
6. Bukti pelunasan utang pajak
7. Asli surat kuasa (bila diwakili kuasa)
8. Fotokopi KTP pemegang kuasa

B. Tata Cara Penyelesaian Pencabutan PKP

1.9.1. Wajib Pajak mengajukan berkas pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

dengan menggunakan Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak

beserta persyaratannya.

1.9.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan

Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.

Dalam hal berkas pencabutan belum lengkap, berkas pencabutan dikembalikan

kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas pencabutan sudah

lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS

akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan

berkas pencabutan kemudian diteruskan kepada Seksi Pemeriksaan untuk

diproses dalam SOP Pemeriksaan.

1.9.3. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dan merekam Laporan Hasil Pemeriksaan,

mencetak Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP),

dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani.

1.9.4. Kepala Seksi Pelayanan menadatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) kemudian mengembalikannya kepada Pelaksana

Seksi Pelayanan.

1.9.5. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,

memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan

dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.

1.9.6. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada

Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Penyampaian Dokumen di KPP).

1.9.7. Proses selesai.

C. Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling lambat 12 bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, kecuali pencabutan PKP dalam hal PKP pindah ke KPP lain.
Permohonan diselesaikan melalui proses pemeriksaan pajak.

Sumber: www.pajak.go.id

SOP DJP

Read more »

Tata Cara Pemindahan PKP di KPP Baru

Diposting oleh Rizka Restu Fawzy 0 komentar

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pemindahan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak baru.

A. Dasar Hukum :
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

B. Pihak yang Terkait :
1. Kepala Seksi Pelayanan
2. Pelaksana Seksi Pelayanan
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
4. Wajib Pajak
5. Kantor Pelayanan Pajak lama

C. Formulir yang Digunakan :
1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak
2. Surat Pindah
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

D. Dokumen yang Dihasilkan :
1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
2. Surat Tugas Pembuktian Alamat Pengusaha Kena Pajak
3. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat
4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
5. Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak

E. Tata Cara Pemindahan PKP di KPP Baru

Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui KPP Lama

1.7.1. Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan pemindahan Wajib Pajak dengan

menggunakan Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib

Pajak beserta persyaratannya.

1.7.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan

Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.

Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak

untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas

Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan

kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas

permohonan kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.

1.7.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas permohonan Wajib Pajak.

1.7.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Tugas Pembuktian Alamat

kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

1.7.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Tugas Pembuktian Alamat,

kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.

1.7.6. Atas dasar Surat Tugas Pembuktian Alamat, Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan

penelitian lapangan kebenaran alamat Wajib Pajak.

1.7.7. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak

konsep Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat. Dalam hal alamat Wajib Pajak

terbukti benar Pelaksana Seksi Pelayanan kemudian mencetak konsep Surat

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jika alamat Pengusaha Kena Pajak tidak

benar, Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Penolakan Pendaftaran

Wajib Pajak dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak. Surat Pengukuhan PKP atau

konsep Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan PKP dicetak

rangkap dua :

Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak

Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak

1.7.8. Pelaksana Seksi Pelayanan menyampaikan konsep Berita Acara Hasil Pembuktian

Alamat dan konsep Surat Pengukuhan PKP atau konsep Surat Penolakan

Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan PKP kepada Kepala Seksi Pelayanan.

1.7.9. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat,

Surat Pengukuhan PKP atau Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan

Pelaporan PKP kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.

1.7.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,

memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan

dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.

1.7.11. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada

Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di

KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga mengirim faximili dokumen ke Kantor

Pelayanan Pajak lama.

1.7.12. Proses selesai.

Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui KPP Baru